Belajar Berjuang Bertaqwa
Rabu, 21 Juni 2017
Selasa, 13 Juni 2017
Jumat, 09 Juni 2017
Rabu, 07 Juni 2017
Hasil Kongres XVII IPPNU di Asrama Donohudan Boyolali, Jawa Tengah
Hasil Kongres XVII IPPNU di Asrama Donohudan Boyolali, Jawa Tengah: Sudah diketahui bersama bahwa Kongres merupakan kegiatan permusyawarahan tertinggi yang ada di organisasi IPNU maupun IPPNU. Dalam se...
Hasil-Hasil Kongres XVIII IPNU, Boyolali-Jawa Tengah
Hasil-Hasil Kongres XVIII IPNU, Boyolali-Jawa Tengah: Bayak perubahan dalam organisasi IPNU terkait Peraturan Dasar maupun Peraturan Rumah Tangga dan hal lain. Tentu saja perubahan itu un...
Belajar kepada Toechah Manshoer, sang pelopor gerakan pelajar NU
MENGINGAT nama Tolchah Mansoer seakan kembali ke masa-masa awal mengenal Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Namanya selalu, bahkan wajib, disebut di setiap melakukan kegiatan-kegiatan kaderisasi, baik Makesta, Lakmud, ataupun Lakut.
Sebagaimana lazimnya, saya pribadi hanya tahu bahwa beliau adalah founding father terpenting dalam organisasi IPNU. Ia merupakan pelopor, pendiri, sekaligus penggerak pada masa awal berdirinya IPNU. Ia juga merupakan ketua umum pertama IPNU. Namun hanya sebatas itu yang saya tahu tentang sosok Pak Tolchah. Biarkan saya menyebutnya begitu, seperti saya menyebut KH Ibrahim Rozi (pendiri IPNU Cirebon) dengan sebutan Pak Ib.
Tidak banyak ditemukan catatan atau artikel tentang Pak Tolchah ketika saya penasaran dan sengaja shearching di dunia maya. Rasa ingin tahu itu terjawab, berawal dari mengikuti dialog interaktif di pinggiran arena Kongres IPNU tahun 2012 lalu, tepatnya di gerai KFC Kota Palembang. Beruntung saya dan rekan-rekan dari Cirebon menjadi bagian dari peserta yang terbatas itu, di tengah-tengah yang lain sibuk berkonsolidasi jelang pleno pemilihan ketua umum IPNU.
Saat itu hadir sebagai narasumber Prof Yahya Umar, Ir M Romahurmuziy, dan Dra Hj Safira Machrusah. Kedua nama yang disebut terakhir merupakan putra dan putri Pak Tolchah. Sejak itu saya lebih jauh mengenal siapa itu Tolchah Mansoer pendiri IPNU. Minimalnya saya dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari mengenal sosok Pak Tolchah tersebut.
Ditambah seusai dialog, peserta diberi hadiah sebuah buku yg menurut saya sangat penting dimiliki setiap kader IPNU, sebuah buku yang berjudul “KH Moh Tolchah Mansoer, Biografi Profesor NU yang Terlupakan”. Sepulang dari kongres, saya langsung melahap buku tersebut. Membaca, mengkaji, dan menjiwai setiap bait kata-kata yg ada dalam buku tersebut. Buku tersebut juga menjadi referensi utama saat memberikan materi tentang ke-IPNU-an. Bahkan di waktu yang lain menjadi referensi materi ke-PMII-an.
Patut disematkan pada Pak Tolchah, bahwa ia adalah aktivis pergerakan. Pelopor berdirinya IPNU. Memiliki kontribusi penting terhadap lahirnya PMII. Ia juga intelektual andal dan akademisi berdedikasi. Di sisi lain, ia adalah seorang “kiai otodidak” yang kharismatik dan mumpuni. Pendeknya, ia adalah potret ideal generasi bangsa ini. Maka pantas ia diberi gelar tertinggi akademik “profesor” dan disematkan pula kepadanya gelar KH (kiai haji) oleh masyarakat yang mencintainya.
Sebagai salah seorang pelopor dan pendiri IPNU yang banyak mengkader generasi muda NU, secara ideologis ia banyak melahirkan generasi-generasi muda NU penerus estafet kepemimpinan di IPNU. Namun ia pun menjalin hubungan erat antarkeluarga NU.
Secara biologis ia juga melahirkan generasi-generasi NU. Ia mempersunting ketua umum pertama IPPNU, Dra Umroh Mahfudzoh, cucu dri pendiri NU, KH Wahab Chasbullah.
Pak Tolchah adalah orang yang memiliki pendirian kuat dan idealis dalam merealisasikan cita-citanya di IPNU. Seperti yang ia tuliskan dalam pidatonya, “berdirinya organisasi Ikatan Peladjar Nahdlatul Ulama’ tidak hanya sekadar mengumpulkan kawan baik dari pesantren, dari sekolah-sekolah menengah NU dan umum ataupun dari universitet-universitet. Bukan hanya itu. Ada dasar yang bersifat ideologisch yang menyebabkan dia tumbuh. Dia mempunyai sebab dan memiliki principe ideologisch yang memerlukan “ideologiese dranger” yang melaksanakannya walau bagaimana juga zaman dan orang berkata tentangnya”.
Dari catatan sejarah tersebut, idealisme IPNU merupakan refleksi dari idealisme Pak Tolchah. IPNU dicita-citakan olehnya menjadi wadah bagi pelajar umum dan pelajar pesantren. Pertemuan kedua kekuatan ini, dalam pandangannya, akan menjadi kekuatan kaderisasi yang penting dalam pengembangan jamiyah NU ke depan. Lebih dari sekadar visi organisasi, komitmen itu seolah melekat dalam dirinya. Pak Tolchah merupakan sosok ilmuan, ahli hukum tata negara generasi kedua yang dimiliki Indonesia, sekaligus santri.
Bagi Pak Tolchah berdirinya IPNU bukan sekadar wahana kumpulnya bocah-bocah NU atau bertemunya anak-anak NU dari pesantren dan sekolah. Tapi baginya ada sebab yang jelas, salahsatunya perjuangan untuk menyelamatkan para kader muda NU agar tetap pda jalur ke-NU-annya dan tidak terpengaruh oleh ideologi transnasioanal yang tidak relevan dengan garis ideologis NU.
Apalagi Yogyakarta, yang menjadi pusat aktivitas IPNU saat itu, merupakan basis tumbuhnya gerakan ideologi Wahabi. Bagi Pak Tolchah, IPNU berperan sebagai “juru selamat” bagi para kader muda NU agar tidak tercerabut dari akar ideologi Aswaja.
Konteks hari ini, ancaman ideologi transnasional semacam ISIS, Wahabi dan HTI terhadap generasi muda NU terasa makin gencar. Barangkali ada pengulangan sejarah sbagaimana dulu dirasakan Pak Tolchah. Karenanya, IPNU sudah seharusnya tampil di depan untuk tetap menjaga agar generasi muda Islam Indonesia tetap berada dalam garis moderasinya, yaitu dengan semangat tawasut, tawazun, tasamuh, itidal, serta amar ma’ruf nahi munkar.
Bagi Pak Tolchah, IPNU juga bukan sekadar paguyuban pecinta NU. Tetapi IPNU didirikan denga semangat perjuangan dan pengabdian. Semangat untuk memperjuangkan hak-hak kaum pelajar. Semangat untuk mengabdikan diri kepada kemaslahatan umat. Jadi, jika kader IPNU tidak siap berjuang dan mengabdi, maka dia akan tersingkir oleh sejarah panjang IPNU. Sebab, IPNU dalam gagasan Pak Tolchah, adalah ruang yang elegan untuk belajar, berjuang, dan bertakwa bagi setiap kader muda NU.
Pak Tolchah mengajarkan kepada kita bagaimana laku perjuangan dalam organisasi. Ia sangat bersahaja, berpenampilan sederhana, naik-turun angkutan untuk datang ke berbagai daerah dalam rangka menyebarkan semangat juang bagi kader muda NU. Masa mudanya dihabiskan untuk perjuangan kaum pelajar NU, bahkan hingga tua dan meninggalnya. Rumahnya di komplek Colombo 21 senantiasa menjadi markas para aktivis pergerakan, garasi rumahnya menjadi tempat diskusi dan mengaji, hingga menjadi tempat berlindungnya para aktivis dari kejaran polisi sehabis demonstrasi.
Satu hal yang cukup menarik dan tidak ingin saya lewatkan, Pak Tolchah bukanlah putra mahkota dari pesantren ternama. Buka pula putra saudagar atau bangsawan kaya raya. Ia lahir dri seorang pedagang kecil di sudut Pasar Besar Malang. Justru karena itulah kearifannya ditempa dan terbangun menjadi sosok yang idealis dan visioner. Karena berasal dari keluarga sederhana itulah, yang menyebabkannya pandai bergaul tanpa rasa sungkan, disertai dengan penuh ketakziman.
Mengagumi masa lalu dan menghormati pendahulu, bukan romantisme belaka. Rasa-rasnya bentuk penghormatan kepada orang terdahulu kita adalah dengan melanjutkan perjuangan mereka. Kita tidak bisa menyamai semangatnya Pak Tolchah, namun kita juga tidak berhenti pada maqam terdiam. Artinya, kita harus terus bergerak serta melakukan inovasi dan kreativitas-kreativitas untuk kemajuan IPNU.
Terus bergerak dalam satu ikatan, sambil belajar pada perjuangan dan kearifan pendahulu kita pada masa lalu, salahsatunya adalah kepada sang pelopor gerakan pelajar NU, Prof Dr KH Moh Tolchah Mansoer MH. Wallahu a’lam bisshowab. (*)
Penulis Adalah Mantan Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon
Sumber : www.ipnu.or.id
Selasa, 06 Juni 2017
Sejarah panjang IPNU IPPNU
SEJARAH IPNU-IPPNU
1. Periode Perintis
Munculnya organisasi IPNU-IPPNU bermula dari adanya jam‘iyah yang bersifat lokal atau kedaerahan. Wadah tersebut berupa kumpulan pelajar dan pesantren yang dikelola dan diasuh para ulama. Jamiyah atau perkumpulan tersebut tumbuh di berbagai daerah hampir di seluruh Wilayah Indonesia, misalnya jam‘iyah Diba‘iyah. Jam‘iyah tersebut tumbuh dan berkembang banyak dan tidak memiliki jalur tertentu untuk saling berhubungan. Hal ini disebabkan karena perbedaan nama yang terjadi di daerah masing-masing, mengingat lahir dan adanya-pun atas inisiatif atau gagasan sendiri-sendiri antar para pendiri.
Tepatnya di Surabaya, putra dan putri NU mendirikan perkumpulan yang diberi nama TSAMROTUL MUSTAFIDIN pada tahun 1936. Tiga tahun kemudian yaitu tahun 1939 lahir persatuan santri Nahdlotul Ulama atau PERSANU. Di Malang pada tahun 1941 lahir persatuan Murid NU. Pada saat itu bangsa Indonesia sedang mengalami pergolakan melawan penjajah Jepang. Putra dan putri NU tidak ketinggalan ikut berjuang mengusir penjajah. Sehingga terbentuklah IMNU atau Ikatan Murid Nahdlotul Ulama di Kota Malang pada tahun 1945.
Di Madura berdiri perkumpulan dari remaja NU yang bernama IJMAUTTOLABIAH pada tahun 1945. Meskipun masih bersifat pelajar, keenam jam‘iyyah atau perkumpulan tersebut tidak berdiam diri. Mereka ikut berjuang dan berperang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Hal ini merupakan aset dan andil yang tidak ternilai harganya dalam upaya merebut kemerdekaan.
Tahun 1950 di semarang berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Ulama dengan aggota yang masih remaja. Pada tahun 1953 di Kediri berdiri persatuan Pelajar NU (perpanu). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPENU) dan pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan masih bangayk lagi yang belum tercantum dalam naskah ini.
Seperti tersebut di atas masing-masing organisasi masih bersifat kedaerahan, dan tidak mengenal satu sama yang lain. Meskipun perbedaan nama, tetapi aktifitas dan haluannya sama yaitu melaksanakanb faham atau ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Titik awal inilah yang merupakan sumber inspirasi dari para perintis pendiri IPNU-IPPNU untuk menyatukan langkah dala membentuk sebuah perkumpulan.
1. Periode Perintis
Munculnya organisasi IPNU-IPPNU bermula dari adanya jam‘iyah yang bersifat lokal atau kedaerahan. Wadah tersebut berupa kumpulan pelajar dan pesantren yang dikelola dan diasuh para ulama. Jamiyah atau perkumpulan tersebut tumbuh di berbagai daerah hampir di seluruh Wilayah Indonesia, misalnya jam‘iyah Diba‘iyah. Jam‘iyah tersebut tumbuh dan berkembang banyak dan tidak memiliki jalur tertentu untuk saling berhubungan. Hal ini disebabkan karena perbedaan nama yang terjadi di daerah masing-masing, mengingat lahir dan adanya-pun atas inisiatif atau gagasan sendiri-sendiri antar para pendiri.
Tepatnya di Surabaya, putra dan putri NU mendirikan perkumpulan yang diberi nama TSAMROTUL MUSTAFIDIN pada tahun 1936. Tiga tahun kemudian yaitu tahun 1939 lahir persatuan santri Nahdlotul Ulama atau PERSANU. Di Malang pada tahun 1941 lahir persatuan Murid NU. Pada saat itu bangsa Indonesia sedang mengalami pergolakan melawan penjajah Jepang. Putra dan putri NU tidak ketinggalan ikut berjuang mengusir penjajah. Sehingga terbentuklah IMNU atau Ikatan Murid Nahdlotul Ulama di Kota Malang pada tahun 1945.
Di Madura berdiri perkumpulan dari remaja NU yang bernama IJMAUTTOLABIAH pada tahun 1945. Meskipun masih bersifat pelajar, keenam jam‘iyyah atau perkumpulan tersebut tidak berdiam diri. Mereka ikut berjuang dan berperang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Hal ini merupakan aset dan andil yang tidak ternilai harganya dalam upaya merebut kemerdekaan.
Tahun 1950 di semarang berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Ulama dengan aggota yang masih remaja. Pada tahun 1953 di Kediri berdiri persatuan Pelajar NU (perpanu). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPENU) dan pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan masih bangayk lagi yang belum tercantum dalam naskah ini.
Seperti tersebut di atas masing-masing organisasi masih bersifat kedaerahan, dan tidak mengenal satu sama yang lain. Meskipun perbedaan nama, tetapi aktifitas dan haluannya sama yaitu melaksanakanb faham atau ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Titik awal inilah yang merupakan sumber inspirasi dari para perintis pendiri IPNU-IPPNU untuk menyatukan langkah dala membentuk sebuah perkumpulan.
2.Periode Kelahiran
Aspek-sapek yang melatarbelakangi IPNU-IPPNU berdiri antara lain:
2.1 Aspek Idiologis.
Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sehingga untuk melesrtarikan faham tersebut diperlukan kader-kader penerus yang nantinya mampu mengkoordinir , mengamalkan dan mempertahankan faham tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama.
2.2. Aspek Paedagogis / Pendidikan
adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan mahasiswa di lembaga pendidikan umum dan pelajar di pondik pesantren.
2.3. Aspek Sosiologi
Adanya persaman tujuan, kesadaran dan keihlasan akasn pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generassi penerus para Ulama dan penerus perjuangan bangsa.
Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan / organisasi tersebut diusulkan dalam muktamar Ma‘arif pada tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang. Usulan iniu dipelopori oleh pelajar-pelajar dari Yogyakarta, solo dan semarang yang diwakili oleh Sofwan Cholil Mustahal, Abdul Ghoni, Farida Ahmad, Maskup dan M. Tolchah Mansyur. Muktamar tidak menolak atas inisiatif serta usulan tersebut .Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkan suatu organisasi yang bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dengan ketua pertama M Tolchah Mansur, serta pada tanggal itulah ditetapkan sebagai hari lahir IPNU.
Lahirnya IPNU merupakan organisasi termuda dilingkungan NU sebagai langkah awal untuk memasyarakatkan IPNU, maka pada tanggal 29 April –1 Mei 1954 diadakan pertemuan di Surakarta yang dikenal dengan KOLIDA atau Konfrensi Lima Daerah, yang meliputi Yogyakarta, semarang, Kediri, Surakarta dan Jombang dan menetapkan M. Tolchah Mansur sebagai Pucuk Pimpinan (Sekarang Pimpinan Pusat). Selang satu tahun, tapatnya diarena konggres pertama IPNU didirikan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) 3 Maret 1955.
Aspek-sapek yang melatarbelakangi IPNU-IPPNU berdiri antara lain:
2.1 Aspek Idiologis.
Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sehingga untuk melesrtarikan faham tersebut diperlukan kader-kader penerus yang nantinya mampu mengkoordinir , mengamalkan dan mempertahankan faham tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama.
2.2. Aspek Paedagogis / Pendidikan
adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan mahasiswa di lembaga pendidikan umum dan pelajar di pondik pesantren.
2.3. Aspek Sosiologi
Adanya persaman tujuan, kesadaran dan keihlasan akasn pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generassi penerus para Ulama dan penerus perjuangan bangsa.
Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan / organisasi tersebut diusulkan dalam muktamar Ma‘arif pada tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang. Usulan iniu dipelopori oleh pelajar-pelajar dari Yogyakarta, solo dan semarang yang diwakili oleh Sofwan Cholil Mustahal, Abdul Ghoni, Farida Ahmad, Maskup dan M. Tolchah Mansyur. Muktamar tidak menolak atas inisiatif serta usulan tersebut .Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkan suatu organisasi yang bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dengan ketua pertama M Tolchah Mansur, serta pada tanggal itulah ditetapkan sebagai hari lahir IPNU.
Lahirnya IPNU merupakan organisasi termuda dilingkungan NU sebagai langkah awal untuk memasyarakatkan IPNU, maka pada tanggal 29 April –1 Mei 1954 diadakan pertemuan di Surakarta yang dikenal dengan KOLIDA atau Konfrensi Lima Daerah, yang meliputi Yogyakarta, semarang, Kediri, Surakarta dan Jombang dan menetapkan M. Tolchah Mansur sebagai Pucuk Pimpinan (Sekarang Pimpinan Pusat). Selang satu tahun, tapatnya diarena konggres pertama IPNU didirikan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) 3 Maret 1955.
B. Perkembangan IPNU-IPPNU dari Kongres Ke Kongres
Perjalanan IPNU-IPPNU pendeklarasiannya mengalami kemajuan dan perkembangan mengiringi dinamika masyarakat indonesia. Aapun untuk mengkajinya dapat kita buka artefak sejarah IPNU-IPPNU yang dihasilkan dari beberpa konggres.
Konggres I IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 24 Pebruari-3 Maret 1955, terpilih sebagai Ketua Umum; M. Tholchah Mansyur, dan pada kesempatan itu juga di deklarasikan IPPNU sebagai patner dalam mengkader generasi NU terutama putri-putrinya. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres I IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 16-19 Januari 1956, terpilih sebagai Ketua Umum; Ny. Umroh Mansyur, bertempat di Solo. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres II IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 1-4 Januari 1957 di Pekalongan, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konggres III IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres II IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Umroh Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konpernsi Besar I
Dilaksanakan pada tgl. 17 April 1960, di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen kemahasiswaan IPNU-IPPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggungjawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.
Konggres IV IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres III IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum Ny. Umroh Mansyur dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres V IPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres IV IPPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Mahmudah Nahrowi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
e. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
f. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
g. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
h. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres VI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU
b. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
c. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
d. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
e. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres V IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Faridah Mawardi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPPNU sebagai Badan Otonom NU
d. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
e. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
b. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
c. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VII IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
b. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VI IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Mahsanah Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
c. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
d. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Konggres VII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Ida Mawaddah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamantkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkunga sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Konggres IX IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Konggres VIII IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Titin Asiyah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Konggres X IPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi Putra NU.
Konggres IX IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Ulfah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar Putri NU menjadi Putri-Putri NU.
Konggres XI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah
Konggres X IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Ufah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPPNU tanpa keterikatan dengan IPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah
Konggres XII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Hilmy Muhammadiyah, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Konggres XI IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Rosa Makhrusoh, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Konggres XIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
c. Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan serta kepencinta-alaman.
Konggres XII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Ratu Dian dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
C. Strategi Pengembangan IPNU-IPPNU
Dengan memahami dimensi kesejarahan dan meletakkan sebagai landasan kepentingan organisasi maka sikap komitmen terhadap cita-cita dapat tetap tertanamkan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, dedikasi untuk berbakti pada organisasi demi terwujudnya cita-cita para ulama serta kejayaan NU serta bangsa sehingga tercipta baldatun thoyibatun warobbun ghofur
Disamping dimensi kesejarahan sebagai landasan untuk merefleksi kepentingan. Maka IPNU-IPPNU harus mampu mengantisipasi masalah-masalah perubahan situasi dan kondisi serta mampu menatap perkembangan ilmu pengetahua dan teknologi, sehingga dapat menyuguhkan dan menawarkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagaimana hasil Konggres Jombang dengan berbagai macam perubahan. Hal ini dimaksudkan untk mengembalikan citra IPNU-IPPNU sebagai organisasi (ekstra pelajar dan badan otonomi NU yang sekaligus mempertahankan eksistensinya. Adapun untuk menunjukkan eksistensinya sebagai banom NU serta OKP hendaknya memperhatikan sebagai berikut:
1. Rekrutmen Kader
Penerimaan anggota IPNU-IPPNU dapat ditempuh melalui peristiwa yang dinamakan MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) yang merupakan sarana untuk menghantarkan calon kader/anggota dari kehidupan secara individualis menuju pada kehidupan kelompok masyarakat atau berorganisasi. Disamping itu jenjang pengkaderan harus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi di organisasi IPNU-IPPNU dengan memprhatikan faktor usia.
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggembleng dan mengkristalkan pada diri anggota pada tingkat wawasan dan aktifitas berorganisasi dimasa mendatang.
2. Mekanisme dan Sistem Kadernisasi
Sebagai konsekwensi dari keinginan untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas dan punya komitmen yang tinggi, maka terhadap kader perlu diimbangi dengan bentuk pengkaderan yang tersistematis, terencana dan matang.
Adapun hakekat dari sebuah pengkaderan adalah suatu sistem saling terkait satu dengan lainnya. Sebagaimana asas program terpadu yaitu; manfaat, kebersamaan, kesinambungan dan keterpeloporan.
3. Program Organisasi
Disamping itu karena kader merupakan hal yang sangat urgen dalam menenutkan kelangsungan organisasi maka dalam memobilisir dan memberikan motivasi kepada anggota diperlukan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sosial serta dinamika kehidupan bermasyarakat.
Hal tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) yang meliputi;
a. bidang organisasi
b. bidang kadernissi
c. bidang partisipasi
Perjalanan IPNU-IPPNU pendeklarasiannya mengalami kemajuan dan perkembangan mengiringi dinamika masyarakat indonesia. Aapun untuk mengkajinya dapat kita buka artefak sejarah IPNU-IPPNU yang dihasilkan dari beberpa konggres.
Konggres I IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 24 Pebruari-3 Maret 1955, terpilih sebagai Ketua Umum; M. Tholchah Mansyur, dan pada kesempatan itu juga di deklarasikan IPPNU sebagai patner dalam mengkader generasi NU terutama putri-putrinya. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres I IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 16-19 Januari 1956, terpilih sebagai Ketua Umum; Ny. Umroh Mansyur, bertempat di Solo. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres II IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 1-4 Januari 1957 di Pekalongan, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konggres III IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres II IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Umroh Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konpernsi Besar I
Dilaksanakan pada tgl. 17 April 1960, di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen kemahasiswaan IPNU-IPPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggungjawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.
Konggres IV IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres III IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum Ny. Umroh Mansyur dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres V IPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres IV IPPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Mahmudah Nahrowi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
e. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
f. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
g. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
h. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres VI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU
b. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
c. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
d. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
e. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres V IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Faridah Mawardi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPPNU sebagai Badan Otonom NU
d. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
e. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
b. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
c. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VII IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
b. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VI IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Mahsanah Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
c. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
d. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Konggres VII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Ida Mawaddah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamantkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkunga sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Konggres IX IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Konggres VIII IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Titin Asiyah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Konggres X IPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi Putra NU.
Konggres IX IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Ulfah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar Putri NU menjadi Putri-Putri NU.
Konggres XI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah
Konggres X IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Ufah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPPNU tanpa keterikatan dengan IPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah
Konggres XII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Hilmy Muhammadiyah, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Konggres XI IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Rosa Makhrusoh, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Konggres XIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
c. Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan serta kepencinta-alaman.
Konggres XII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Ratu Dian dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
C. Strategi Pengembangan IPNU-IPPNU
Dengan memahami dimensi kesejarahan dan meletakkan sebagai landasan kepentingan organisasi maka sikap komitmen terhadap cita-cita dapat tetap tertanamkan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, dedikasi untuk berbakti pada organisasi demi terwujudnya cita-cita para ulama serta kejayaan NU serta bangsa sehingga tercipta baldatun thoyibatun warobbun ghofur
Disamping dimensi kesejarahan sebagai landasan untuk merefleksi kepentingan. Maka IPNU-IPPNU harus mampu mengantisipasi masalah-masalah perubahan situasi dan kondisi serta mampu menatap perkembangan ilmu pengetahua dan teknologi, sehingga dapat menyuguhkan dan menawarkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagaimana hasil Konggres Jombang dengan berbagai macam perubahan. Hal ini dimaksudkan untk mengembalikan citra IPNU-IPPNU sebagai organisasi (ekstra pelajar dan badan otonomi NU yang sekaligus mempertahankan eksistensinya. Adapun untuk menunjukkan eksistensinya sebagai banom NU serta OKP hendaknya memperhatikan sebagai berikut:
1. Rekrutmen Kader
Penerimaan anggota IPNU-IPPNU dapat ditempuh melalui peristiwa yang dinamakan MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) yang merupakan sarana untuk menghantarkan calon kader/anggota dari kehidupan secara individualis menuju pada kehidupan kelompok masyarakat atau berorganisasi. Disamping itu jenjang pengkaderan harus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi di organisasi IPNU-IPPNU dengan memprhatikan faktor usia.
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggembleng dan mengkristalkan pada diri anggota pada tingkat wawasan dan aktifitas berorganisasi dimasa mendatang.
2. Mekanisme dan Sistem Kadernisasi
Sebagai konsekwensi dari keinginan untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas dan punya komitmen yang tinggi, maka terhadap kader perlu diimbangi dengan bentuk pengkaderan yang tersistematis, terencana dan matang.
Adapun hakekat dari sebuah pengkaderan adalah suatu sistem saling terkait satu dengan lainnya. Sebagaimana asas program terpadu yaitu; manfaat, kebersamaan, kesinambungan dan keterpeloporan.
3. Program Organisasi
Disamping itu karena kader merupakan hal yang sangat urgen dalam menenutkan kelangsungan organisasi maka dalam memobilisir dan memberikan motivasi kepada anggota diperlukan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sosial serta dinamika kehidupan bermasyarakat.
Hal tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) yang meliputi;
a. bidang organisasi
b. bidang kadernissi
c. bidang partisipasi
Sumber : ipnu.or.id
Badan Otonom
Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
(1) Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
(2) Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
(3) Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun.
(4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
(5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
(1) Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
(2) Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
(3) Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun.
(4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
(5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
(6) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:
(1) Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu'tabar.
(2) Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh disingkat JQH, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
(3) Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
(4) Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
(5) Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
(6) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.
(1) Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu'tabar.
(2) Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh disingkat JQH, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
(3) Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
(4) Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
(5) Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
(6) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.
(7) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
(8) Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdaltul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.
Sumber nu.or.id
Basis pendukung
Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi. Warga NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Jika selama ini basis NU lebih kuat di sektor pertanian di pedesaan, maka saat ini, pada sektor perburuhan di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini.
Sumber website resmi Nu online nu.or.id
Nukita.id
Paham keagamaan Nahdhatul Ulama
Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.
Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.
Sumber website resmi Nu online nu.or.id
Langganan:
Postingan (Atom)